Pers Konvensional dan Pers Masa Depan

Meuthia Ganie Rochman

Metro Kolom | Kamis, 03 Oktober 2013 WIB

DALAM suatu diskusi di media internasional diperdebatkan antara mana yang lebih dibutuhkan antara media konvensional dan media baru. Awalnya, media baru yang mengandalkan hanya pada infrastruktur online melayani pasar kalangan muda dan ingin mendapat berita secara cepat. Namun perkembangan selanjutnya, media konvensional ikut terpengaruh pada mode akses dan model pemberitaan yang cepat. Secara umum media konvensional mengalami tekanan untuk merubah model penyajiannya. Penurunan jumlah dan kematian media konvensional terus terjadi di seluruh dunia.

Media konvensional adalah yang membuat tulisan mengandung ulasan dan disajikan secara utuh. Sedangkan media baru adalah media dengan sajian cepat, tidak hanya caranya menjangkau melalui online, tetapi juga dalam memberitakan sesuatu dalam kerangka “real time”. Dengan cara seperti itu, berita disajikan secara sepotong potong.

Secara organisasi, media konvensional mebutuhkan modal dan sumber daya yang besar. Hal ini juga berimplikasi pada bentuk pengelolaan. Termasuk di dalamnya mengelola hubungan dengan berbagai kelompok dan individu yang strategis. Otak dari arah media ditentukan dari tim redaksi yang dipilih berdasarkan pengalaman yang panjang. 

Media baru tidak membutuhkan kerumitan di atas. Media baru bisa didirikan dengan modal kecil. Media baru mungkin hanya dipimpin satu atau dua orang yang mengerti media. Sisanya adalah orang-orang yang cukup punya kemampuan untuk membuat laporan singkat. Karena organisasinya lebih kecil dan lentur, maka banyak kesempatan bagi banyak kelompok untuk membuat online media. Mereka memenuhi segmen pemirsa berdasarkan beragam tema dan kombinasi berita.

Para pendukung media baru mengatakan bahwa media baru mendemokratisasikan berita karena lebih mudah mengangkat tema dan sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian, ini menunjukkan bahwa media baru mendorong demokrasi. Di Indonesia, sering dikatakan bahwa media sosial mempunyai kemampuan melakukan perlawanan sosial terhadap para pejabat publik, seperti kasus Prita dan “Cicak Lawan Buaya” yang fenomenal.

Di pihak lain, media konvensional mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan berita yang bisa dipercaya. Berita yang sebelumnya mengalami pembahasan oleh tim redaksi. Berita dibuat berdasarkan pengalaman dalam mempertimbangkan sudut pandang, pertimbangan tentang seberapa jauh terdapat ketidakpastian, pengetahuan tentang individu dan kelompok strategis yang diperoleh dari kemampuan redaksi menjalin hubungan yang panjang, pertimbangan tentang dampak sosial politik dan sebagainya. Tentu harus dicatat bahwa tidak semua media konvensional melakukan dengan baik.

Singkatnya, media konvensional beragumen bahwa media yang menopang demokratisasi adalah media yang bisa dipercaya. Seperti yang pernah diungkap Steve Jobs, salah seorang visioner besar yang pernah ada, membaca media konvensional memberikan “pengalaman” yang setelah itu pembaca merasa “telah mengetahui sesuatu” (Gary Thomson, The Independent, 24 Mei 2013).

Perasaan ini tidak diperoleh dengan media baru yang membeikan berita secara lebih segmental dan dikeluarkan secara cepat. Pembaca juga sering merasa belum yakin jika belum membaca dari media konvensional jika menyangkut berita tertentu yang dianggap penting dan rentan terhadap kepentingan politik atau memiliki dimensi persoalan yang lebih rumit.

Jadi, manakah media yang diperlukan Indonesia untuk demokrasi dan kemajuan? Apakah media baru lebih efektif mendorong demokrasi?

Jawaban dari pertanyaan ini harus dimulai dari kondisi di kedua jenis media sebagai suatu organisasi yang memberikan sesuatu pada masyarakat. Media baru bertujuan memberikan berita yang “real time”. Mereka memang tidak ditujukan memberikan berita yang memiliki konteks dan analitis. Cara seperti ini tampak sesuai dengan kebutuhan orang muda di perkotaan yang memiliki waktu sedikit. Hal ini tidak buruk pada dirinya, akan tetapi bisa membuat dampak buruk. Dalam hal ini media baru memperkuat kultur cara memperoleh pengetahuan yang mudah, banal, dan tidak meningkatkan daya reflektif warga negara. 

Memang media sosial dan media baru mempunyai kemampuan memobilisasi pendukung dalam isu publik tertentu. Hal ini dimungkinkan karena daya jangkaunya yang sangat cepat. Namun seberapa jauh kemampuan semacam ini mampu mendorong kemampuan demokrasi warga negara? Hal ini ditunjukkan oleh suatu studi serius oleh Merlyana Lim (Contemporary Asia, 2013). Studinya menunjukkan bahwa media sosial membutuhkan nilai ikonik agar emosi dan partisipasi muncul. Partisipasi yang dihasilkannyapun sesungguhnya rendah karena hanya soal mengklik tombol key board. Media baru mendorong kultur cepat dan banal ini: pertama karena suplai berita yang terus menerus mengesankan adanya pergerakan; kedua, karena tidak mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan berbasis nyata (bukan virtual).

Bagaimana kondisi media konvensional di Indonesia? Media ini masih merupakan sarana tekanan politik yang penting karena masih memiliki gagasan tentang “media sebagai kaki keempat demokrasi. Pemimpin media masih diperhitungkan oleh berbagai aktor politik. Para pemain politik akan berusaha tampil di media konvensional. Media konvensional memberikan arena yang dianggap serius dan absah. Hal ini terkait dengan skema acaranya. Misalnya, dalam acara talk show diundang sejumlah orang dengan posisi yang berbeda untuk saling menilai.

Akan tetapi apakah media konvesional sudah menjalankan perannya dengan baik dalam demokratisasi. Tidak. Persoalan yang mendasar adalah bahwa media konvensional di Indonesia masih menjalankan peran lama yang tidak cukup lagi menghadapi persoalan demokrasi di Indonesia. Mengangkat berita secara terbuka tidak lagi berarti kontrol dalam mendorong demokratisasi Indonesia. Media harus merubah kerangka peran sosialnya.

Pertama, media harus menegakkan kembali kredibilitasnya sebagai arena pendidikan politik. Misalnya dalam media televisi, talk show berisi penegakkan kembali kerangka norma yang menopang demokrasi dan kesejahteraan publik. Aktor politik yang mempunyai track record diragukan dan sering membuat argumen kosong seharusnya tidak perlu diundang dengan alasan memberikan kesempatan yang sama. Kenyataannya, orang-orang ini membuat suatu acara ditinggalkan penontonnya karena memusingkan dan tanpa arah.

Ketiga, narasumber lain yang dipanggil juga harus kompeten dalam memberikan perspektif baru. Pandangannya harus luas dan argumennya memiliki dasar. Adalah lebih baik jika didasarkan pada data dari penelitian. Para sumber harus dapat mengajukan solusi yang realistis, setidaknya dari aspek tertentu saja. Juga sangat penting meninjau kemampuan intelektual pengarah acara dan pembawa acara. Sangat sering mereka tidak mampu mengkonstruksikan persoalan yang dibahas. Perbaikan ketiga dan keempat menyangkut baik media televisi maupun media konvensional lainnya (seperti koran).

Perubahan orientasi kedua media konvensional dalam mendorong demokratisasi adalah memperluas perannya dari hanya memberikan pendidikan politik. Komunitas media harus membangun kapasitas warga negara secara umum. Misalnya, organisasi media membuat kode etik yang membuat kategori acara mana yang dianggapmencerdaskan dan tidak mencerdaskan. Media konvensional juga menghidupkan kembali pilihan-pilihan moral yang merupakan bagian dari industri media, dan tidak sekedar membahas tentang konsekuensi politik jangka pendek.

Meuthia Ganie-Rochman, sosiolog organisasi, mengajar di Universitas Indonesia.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/kolom/2013/10/03/348/Pers-Konvensional-dan-Pers-Masa-Depan/kolom